Sejarah Awal Kerajaan Sumedang Larang dari Tembong Agung

Kalau ngomongin sejarah Tatar Pasundan, Kerajaan Sumedang Larang itu bukan cerita kecil. Kerajaan ini bisa dibilang sebagai lanjutan napas dari Kerajaan Sunda Pajajaran, sekaligus jadi saksi perubahan besar di Jawa Barat—mulai dari politik, kekuasaan, sampai pergeseran agama dan kepercayaan.

Berdasarkan catatan sejarah, cikal bakal Sumedang Larang sudah ada sejak abad ke-8 atau ke-9 Masehi, diawali dari berdirinya Kerajaan Tembong Agung. Kerajaan ini didirikan sekitar tahun 900 Masehi oleh Prabu Guru Adji Putih. 

Lokasinya ada di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Kampung Muara, Desa Leuwi Hideung, Kecamatan Darmaraja, di tepi Sungai Cimanuk. 

Prabu Guru Adji Putih bukan orang sembarangan. Ia adalah putra dari Aria Bimaraksa (Resi Agung), seorang tokoh spiritual yang sebelumnya mendirikan padepokan bernama Bagala Asih Panyipuhan di daerah Cipeueut. 

Dari sinilah fondasi kekuasaan Tembong Agung mulai dibangun—perpaduan antara kekuatan politik dan spiritual.

Secara garis keturunan, keluarga penguasa Tembong Agung ini masih satu darah dengan Kerajaan Galuh. 

Aria Bimaraksa adalah cucu dari Wretikandayun, pendiri Kerajaan Galuh pada tahun 612 Masehi. 

Artinya, sejak awal Sumedang Larang bukan kerajaan kecil yang berdiri sendiri, tapi bagian dari jaringan bangsawan Sunda yang sudah mapan. 

Pada masa ini, wilayah Sumedang masih berstatus daerah bawahan (vassal) dari kerajaan besar Sunda-Galuh, yang kemudian dikenal sebagai Pajajaran. 

Perubahan besar terjadi ketika putra Prabu Guru Adji Putih, yaitu Batara Tuntang Buana—yang lebih dikenal sebagai Prabu Tajimalela—naik tahta sekitar tahun 950 Masehi. Di masa inilah nama Tembong Agung resmi diganti menjadi Sumedang Larang.

Pergantian nama ini bukan cuma soal administrasi atau gaya-gayaan. Nama Sumedang Larang punya makna filosofis yang dalam dan menjadi identitas baru bagi rakyatnya. 

Sejak saat itu, Sumedang Larang mulai dikenal sebagai kerajaan dengan karakter dan peran penting dalam sejarah Sunda, jauh sebelum masuknya pengaruh Islam.   

Raja-raja Awal Kerajaan Sumedang Larang (Pra-Islam)

1. Prabu Guru Adji Putih ±900 M Tembong Agung (Darmaraja) Pendiri awal kerajaan

2. Prabu Tajimalela ±950 M Sumedang Larang Mengganti nama Tembong Agung

3. Prabu Gajah Agung ±980 M Ciguling Memindahkan pusat kerajaan 

4. Sunan Guling ±1000 M Ciguling Melanjutkan tradisi keagamaan

5. Sunan Tuakan ±1200 M – Masa konsolidasi internal

6. Nyi Mas Ratu Patuakan ±1450M – Penguasa perempuan sebelum era Islam 

Asal-usul Nama “Sumedang” dan Makna Ingsun Medal

Nama Sumedang punya cerita legenda yang kuat banget dan hidup di ingatan orang Sunda sampai sekarang. 

Menurut cerita turun-temurun yang juga dicatat dalam berbagai sumber sejarah, nama ini muncul dari ucapan Prabu Tajimalela saat ia mendapatkan pencerahan batin:

“Ingsun medal, ingsun madangan.” Kalau diterjemahin sederhana: ingsun artinya “aku” medal artinya “lahir” atau “muncul” madangan artinya “memberi cahaya” atau “penerangan” 

Maksudnya, Sumedang dibayangkan sebagai tempat lahirnya cahaya, ilmu, dan pencerahan—bukan cuma buat rakyatnya sendiri, tapi juga buat wilayah di sekitarnya. 

Jadi dari awal, Sumedang itu bukan sekadar wilayah kekuasaan, tapi punya misi simbolik: jadi pusat kebijaksanaan.

Kalau dilihat dari sisi bahasa dan kajian akademis, Sumedang Larang bisa dipecah jadi tiga kata. Su berarti bagus atau unggul, Medang berarti tanah yang luas, dan Larang berarti jarang tandingannya, mulia, atau suci. 

Kalau digabung, Sumedang Larang bisa dimaknai sebagai wilayah luas yang unggul, bermartabat, dan punya nilai kesucian tinggi. 

Nama ini jelas bukan asal tempel, tapi sengaja dipilih untuk menegaskan posisi kerajaan sebagai salah satu kekuatan penting di tanah Pasundan. 

Perpindahan Ibu Kota 

Seiring waktu, pusat pemerintahan Sumedang Larang beberapa kali berpindah. Ini bukan karena iseng, tapi lebih ke urusan keamanan, strategi, dan kebutuhan wilayah. 

Setelah masa Darmaraja, Prabu Gajah Agung memindahkan pusat kerajaan ke Pesanggrahan, Ciguling, Sumedang. 

Wilayah ini dianggap lebih aman dan cocok untuk menghadapi perkembangan penduduk di bagian utara. 

Prabu Gajah Agung sendiri punya peran penting dalam kesinambungan kerajaan. Ia menyerahkan tahta kepada putranya, Wirajaya atau Jagabaya, sementara saudaranya, Prabu Lembu Agung, memilih jalan spiritual. 

Ia meninggalkan urusan politik dan menetap sebagai kaum resi di Cipaku. Ini menunjukkan bahwa pada masa itu, jalur kekuasaan dan jalur spiritual sama-sama dihormati. 

Masuknya Islam dan Perubahan Arah Kerajaan

Perubahan besar terjadi ketika Islam mulai masuk ke Sumedang Larang. Prosesnya nggak lewat perang atau paksaan, tapi pelan-pelan dan damai, lewat pernikahan dan pendekatan budaya. 

Titik pentingnya adalah pernikahan antara Ratu Pucuk Umun (atau Nyi Mas Ratu Dewi Inten Dewata), penguasa Sumedang sejak 1529, dengan Pangeran Santri (dikenal juga sebagai Pangeran Kusumadinata I) pada tahun 1530.

Pangeran Santri adalah putra Sunan Gunung Jati dari Kesultanan Cirebon. Dari sinilah pengaruh Islam dari pesisir mulai masuk ke pedalaman Priangan. 

Pernikahan ini bukan cuma urusan keluarga, tapi juga jadi jembatan politik dan keagamaan. 

Setelah itu, Pangeran Santri membangun Kutamaya sebagai ibu kota baru. Tempat ini jadi pusat pemerintahan sekaligus pusat penyebaran Islam. 

Meski begitu, Sumedang Larang nggak langsung meninggalkan budaya Sunda lama. 

Justru yang terjadi adalah penyesuaian—nilai Islam masuk, tapi adat dan identitas Sunda tetap dijaga. Strategi ini bikin transisi berjalan relatif stabil dan minim konflik. 

Perpaduan Budaya Lama dan Baru

Perubahan budaya paling kelihatan bisa dilihat dari pola pemakaman para penguasa. 

Walaupun sudah Islam, bentuk-bentuk lama seperti punden berundak masih dipakai, misalnya di kompleks makam Astana Cipeueut dan Gunung Ciung. 

Bedanya, sekarang ada tambahan nisan pipih dengan motif kurawal, khas Islam Jawa Tengah.

Ini bukti kalau budaya baru nggak serta-merta menghapus yang lama. Yang terjadi justru asimilasi yang halus dan harmonis. 

Nilai Islam masuk tanpa merusak kearifan lokal yang sudah ada sejak zaman megalitik. 

Masa Prabu Geusan Ulun adalah Puncak Kejayaan Sumedang Larang

Masa keemasan Sumedang Larang terjadi saat Pangeran Angkawijaya, yang lebih dikenal sebagai Prabu Geusan Ulun, berkuasa antara 1579–1601. 

Periode ini penting banget karena bertepatan dengan runtuhnya Kerajaan Sunda Pajajaran di Pakuan pada tahun 1579 akibat serangan Kesultanan Banten.

Runtuhnya Pajajaran bikin Tatar Sunda kehilangan pusat kekuasaan. Terjadi kekosongan kepemimpinan, dan di sinilah Sumedang Larang tampil ke depan. 

Di bawah Prabu Geusan Ulun, Sumedang Larang dianggap sebagai penerus legitimasi politik dan budaya Pajajaran, sekaligus jadi simbol terakhir kedaulatan Sunda sebelum masuk ke era kekuasaan kerajaan-kerajaan Islam yang lebih besar. 

Pengakuan Sumedang Larang sebagai Penerus Pajajaran

Status Sumedang Larang sebagai penerus sah Kerajaan Pajajaran itu bukan cuma klaim sepihak atau cerita turun-temurun tanpa bukti. 

Ada peristiwa penting yang bikin klaim itu diakui secara simbolik dan politik, yaitu penyerahan benda-benda pusaka kerajaan Pajajaran.

Empat pembesar Pajajaran yang dikenal sebagai Kandaga Lante—yaitu Jaya Perkosa (Sanghyang Hawu), Wiradijaya (Nangganan), Kondang Hapa, dan Pancar Buana (Embah Terong Peot)—datang langsung ke Sumedang. 

Mereka menyerahkan Mahkota Binokasih Sanghyang Pake beserta perlengkapan kerajaan lainnya kepada Prabu Geusan Ulun. 

Mahkota Binokasih ini bukan mahkota biasa. Dalam kepercayaan Sunda, mahkota ini adalah simbol wahyu kepemimpinan raja-raja Sunda. 

Menurut naskah Carita Parahiyangan, mahkota ini dibuat oleh Sang Hyang Bunisora Suriadipati untuk penobatan Niskala Wastu Kancana pada abad ke-14. 

Jadi, siapa pun yang memegang mahkota ini dianggap sebagai pemilik legitimasi kekuasaan Sunda.

Dengan diterimanya mahkota tersebut, Prabu Geusan Ulun secara resmi diakui sebagai pewaris tahta Pajajaran, baik secara adat maupun politik. 

Klaim ini juga mendapat dukungan dari banyak wilayah di Parahyangan. 

Wilayah Kekuasaan Sumedang Larang di Masa Keemasan

Di masa puncaknya, wilayah kekuasaan Sumedang Larang sangat luas, bahkan disebut mencakup hampir seluruh Jawa Barat—kecuali wilayah yang sudah dikuasai Kesultanan Banten dan Cirebon. Gambaran wilayahnya kira-kira seperti ini:

• Utara: Laut Jawa
• Selatan: Samudra Hindia
• Barat: Sungai Cisadane (perbatasan Banten)
• Timur: Kali Brebes (wilayah Jawa Tengah)

Sumedang Larang didukung oleh 44 wilayah bawahan, terdiri dari 26 Kandaga Lante dan 18 Umbul. 

Pusat pemerintahannya berada di Kutamaya, lalu kemudian dipindahkan ke Dayeuh Luhur. 

Dengan wilayah sebesar ini, Sumedang Larang jadi kekuatan darat paling dominan di Jawa Barat pada akhir abad ke-16. Tapi, kekuatan besar juga berarti masalah besar. 

Konflik dengan Cirebon dan Kisah Ratu Harisbaya

Salah satu konflik terbesar Sumedang Larang datang dari Kesultanan Cirebon. Akar masalahnya bukan cuma politik, tapi juga urusan asmara tingkat kerajaan. 

Konflik ini melibatkan Ratu Harisbaya, yang awalnya merupakan istri Panembahan Ratu Cirebon, lalu kemudian menjadi istri Prabu Geusan Ulun.

Ketegangan ini akhirnya diselesaikan lewat jalur damai, tapi dengan harga mahal. Sumedang harus menyerahkan sebagian wilayahnya, yaitu Sindangkasih (sekarang wilayah Majalengka), kepada Cirebon sebagai denda perdamaian. 

Dampaknya, kekuasaan Sumedang di wilayah timur agak berkurang, meskipun secara politik masih tetap kuat. 

Bergabung dengan Mataram 

Setelah masa Prabu Geusan Ulun, peta politik Jawa berubah drastis. Kesultanan Mataram di bawah Sultan Agung mulai ekspansi besar-besaran. 

Sumedang Larang berada di posisi sulit—terjepit di antara Banten, Cirebon, dan Mataram.

Pada tahun 1620, penguasa Sumedang saat itu, Prabu Suriadiwangsa (Rangga Gempol I), mengambil keputusan penting: menyatakan setia dan bergabung dengan Mataram. 

Ini adalah langkah realistis untuk menyelamatkan wilayah dan rakyat Sumedang dari konflik besar. 

Konsekuensinya cukup besar. Sumedang turun status, dari kerajaan merdeka jadi kabupaten di bawah Mataram. 

Gelar “Prabu” diganti menjadi Adipati atau Bupati Wedana. Meski begitu, Sumedang tetap punya posisi istimewa. 

Penguasanya diberi gelar Bupati Wedana Parahyangan, yang artinya punya wewenang mengoordinasikan para bupati di seluruh wilayah Priangan. 

Sumedang dan Perang Mataram vs VOC

Di bawah Mataram, Sumedang punya peran vital. Saat Sultan Agung menyerang VOC di Batavia (1628–1629), Sumedang dijadikan lumbung pangan utama atau gudang beras bagi pasukan Mataram. 

Ini menunjukkan betapa strategisnya posisi Sumedang, baik secara geografis maupun ekonomi.

Masuknya Mataram juga membawa pengaruh budaya besar, seperti:

• Sistem pemerintahan Jawa, dengan jabatan dan tata krama istana

• Aksara dan bahasa, masuknya Hanacaraka yang kemudian jadi Cacarakan, serta penggunaan tingkat bahasa

• Tata kota, dengan pola alun-alun, masjid agung, pendopo, dan penjara 

Pola ini masih bisa kita lihat di banyak kota Priangan sampai sekarang. 

Gejolak Internal dan Pergantian Penguasa

Kesetiaan pada Mataram ternyata nggak selalu mulus. Rangga Gempol I sempat dicopot dari jabatannya dan ditawan di Mataram karena dianggap gagal menjalankan tugas militer dan menjaga stabilitas wilayah. 

Akhirnya, kekuasaan di Sumedang dialihkan ke saudaranya, Rangga Gede. 

Dari Kerajaan ke Era Kolonial

Saat Mataram mulai melemah dan VOC Belanda masuk semakin dalam, Sumedang tetap bertahan sebagai wilayah administratif yang kuat. 

Muncul kelas bangsawan lokal yang dikenal sebagai Menak Priangan, yang jadi penghubung antara pemerintah kolonial dan rakyat.

Tokoh paling terkenal dari era ini adalah Pangeran Kusumadinata IX, atau lebih dikenal sebagai Pangeran Kornel (1791–1828). Namanya melekat kuat lewat peristiwa Cadas Pangeran tahun 1811. 

Ia berani memprotes Daendels soal pembangunan Jalan Raya Pos yang menelan banyak korban rakyat Sumedang. 

Gestur bersalaman dengan tangan kiri sambil memegang keris di tangan kanan jadi simbol perlawanan dan harga diri penguasa lokal. 

Pemimpin Visioner di Akhir Abad ke-19

Masuk abad ke-19, Sumedang dipimpin tokoh-tokoh progresif seperti Pangeran Soeria Koesoemah Adinata (Pangeran Sugih) dan Pangeran Aria Soeria Atmadja (Pangeran Mekah).

Pangeran Sugih dikenal sukses membangun ekonomi dan infrastruktur, termasuk Gedung Negara dan penataan kompleks makam keluarga. 

Sementara Pangeran Mekah dikenal dengan kebijakan sosialnya yang maju, seperti pendirian bank rakyat dan sistem wakaf besar-besaran untuk pendidikan dan keagamaan. 

Daftar Bupati Sumedang dari Era Mataram sampai Awal Kemerdekaan

Setelah Sumedang Larang resmi bergabung dengan Kesultanan Mataram, sistem pemerintahannya ikut berubah. 

Raja berganti jadi bupati, tapi perannya tetap penting banget di wilayah Priangan. Berikut daftar bupati Sumedang beserta catatan singkatnya:

1. Pangeran Suriadiwangsa (Rangga Gempol I) 1601–1625

Bupati pertama Sumedang di bawah Mataram. Dia yang membuka babak baru Sumedang sebagai bagian dari kekuasaan Mataram. 

2. Pangeran Rangga Gede 1625–1633

Memimpin di masa sulit. Harus menghadapi ancaman dari Banten sekaligus pemberontakan besar Dipati Ukur.

3. Pangeran Panembahan (Rangga Gempol III) 1656–1706

Tokoh penting di bidang pembangunan. Di masanya, Gedung Srimanganti mulai dirancang dan dibangun.

4. Pangeran Kornel (Kusumadinata IX) 1791–1828

Nama besar dalam sejarah Sumedang. Dikenang lewat aksi heroiknya di Cadas Pangeran, saat berani melawan kesewenang-wenangan Daendels. 

5. Pangeran Sugih (Soeria Koesoemah Adinata) 1836–1882

Masa Sumedang relatif makmur. Banyak pembangunan fisik dan perbaikan ekonomi rakyat.

6. Pangeran Mekah (Aria Soeria Atmadja) 1882–1919

Dikenal sebagai bupati visioner. Fokus pada reformasi sosial, pendidikan, dan wakaf besar-besaran untuk kepentingan umum.

7. R.A.A. Kusumadilaga 1919–1937

Memimpin di masa transisi menuju sistem birokrasi modern menjelang kemerdekaan Indonesia. 

Museum Prabu Geusan Ulun adalah Jejak Nyata Sejarah Sumedang

Sejarah Sumedang Larang nggak cuma bisa dibaca di buku, tapi juga bisa dilihat langsung lewat peninggalan fisik yang tersimpan di Museum Prabu Geusan Ulun. 

Museum ini berada di pusat kota Sumedang, berdiri di lahan seluas sekitar 1,88 hektar, yang dulunya merupakan kompleks kediaman resmi para bupati.

Bangunan-bangunan di dalam kompleks ini bukan bangunan sembarangan—semuanya punya nilai sejarah dan arsitektur dari berbagai zaman. 

Gedung-gedung Penting di Kompleks Museum

Gedung Srimanganti (1706)

Bangunan tertua di kompleks museum. Didirikan atas gagasan Rangga Gempol III, dulu dipakai sebagai pusat pemerintahan dan tempat tinggal bupati.

Gedung Bumi Kaler (1850)

Rumah panggung khas Sunda dari kayu jati pilihan. Gambaran jelas rumah bangsawan Priangan abad ke-19.

Gedung Pusaka

Ini bagian paling sakral. Di sinilah disimpan Mahkota Binokasih asli, keris-keris pusaka seperti Panunggul Naga dan Naga Sasra, plus berbagai senjata tradisional lainnya. 

Gedung Kereta

Menyimpan replika Kereta Kencana Naga Paksi, kendaraan kerajaan yang sarat simbol kekuatan, kesetiaan, dan wibawa. 

Naskah Kuno Sebagai Harta Intelektual Sumedang

Salah satu koleksi paling berharga di museum ini adalah naskah-naskah kuno. Totalnya sekitar 52 naskah, mulai dari Al-Qur’an tulisan tangan, Babad Sumedang, sampai Cariosan Prabu Siliwangi.

Naskah-naskah ini penting banget karena jadi jendela untuk memahami nilai hidup, hukum adat, dan cara berpikir masyarakat Sumedang tempo dulu. 

Sekarang, sebagian besar naskah ini sudah mulai didigitalisasi supaya lebih aman dan bisa diakses peneliti tanpa merusak aslinya. 

Mahkota Binokasih adalah Simbol Abadi Kedaulatan Sunda

Kalau ngomongin pusaka Sumedang, Mahkota Binokasih Sanghyang Pake adalah yang paling ikonik. 

Mahkota emas seberat sekitar 8 kilogram, dengan kadar 18 karat, ini bukan cuma perhiasan raja. 

Bagi masyarakat Sunda, mahkota ini adalah simbol wahyu kepemimpinan.

Bentuknya mirip Mahkota Batara Indra dalam pewayangan, dengan hiasan kuncup bunga teratai di bagian atas. 

Maknanya dalam: pemimpin harus jadi pelindung dan sumber kehidupan bagi rakyatnya. 

Sampai sekarang, Mahkota Binokasih masih “hidup” secara budaya. Setiap tahun, di bulan Maulud, diadakan ritual Ngumbah Pusaka. 

Ini bukan cuma mencuci benda bersejarah, tapi juga momen refleksi dan penghormatan pada leluhur. 

Biasanya ada kirab mahkota keliling kota, yang selalu jadi daya tarik wisata budaya.

Sebagai simbol modern, sejak 2014 dibangun replika Mahkota Binokasih setinggi 12 meter di Bunderan Binokasih. 

Ini jadi bukti kalau sejarah Sumedang Larang masih relevan dan terus dirawat sebagai identitas kota. 

Kaum Menak Sumedang

Dalam masyarakat Sumedang, kaum menak atau bangsawan punya peran besar. Di masa kerajaan, posisi mereka ditentukan oleh garis keturunan. 

Tapi setelah masuk Mataram dan kemudian masa kolonial Belanda, peran menak berubah jadi elite birokrasi.

Mereka bukan cuma penjaga adat dan tradisi, tapi juga penghubung antara pemerintah pusat dan rakyat. 

Dari sinilah muncul karakter khas Priangan: birokratis, beradat, tapi tetap kuat identitas lokalnya. 

Bupati-bupati Sumedang dari dulu dikenal punya integritas kuat. 

Mereka ada di posisi yang nggak gampang: di satu sisi harus berurusan dengan penjajah, tapi di sisi lain tetap wajib melindungi rakyatnya sendiri. 

Untungnya, posisi Sumedang sebagai pusat budaya Sunda di pedalaman jadi semacam “tameng budaya”.

Para menak Sumedang relatif berhasil menjaga adat Sunda di tengah gempuran pengaruh luar—baik dari Jawa (Mataram) maupun Barat (Belanda). 

Bahasa Sunda tetap dipakai di lingkungan keraton, dan kesenian lokal seperti Gamelan Buhun dan Degung terus dipelihara, bukan ditinggalkan. Ini bukti kalau Sumedang nggak gampang kehilangan jati dirinya. 

Tata Kota yang Seimbang antara Dunia dan Akhirat

Warisan budaya itu juga kelihatan jelas dari tata ruang kota Sumedang yang masih bisa kita rasakan sampai sekarang. 

Alun-alun Sumedang bukan cuma lapangan kosong buat upacara atau olahraga. Dari dulu, tempat ini dirancang sebagai ruang hidup. 

Di satu garis yang saling terhubung, ada: Masjid, sebagai pusat spiritual, .useum, sebagai penjaga ingatan sejarah, kantor pemerintahan, sebagai simbol kekuasaan publik

Pola ini bukan kebetulan. Ini hasil visi para bupati terdahulu yang ingin menciptakan keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat, antara kekuasaan dan nilai-nilai moral. 

Pewaris Sah Pajajaran 

Dalam sejarah Sunda, ada perdebatan menarik: siapa sebenarnya penerus sah Pajajaran? Apakah Banten, Cirebon, atau Sumedang Larang?

Banten dan Cirebon memang mewarisi wilayah pesisir lewat penaklukan dan penyebaran Islam yang cepat. 

Tapi Sumedang Larang punya keunggulan lain: mewarisi ruh Pajajaran, bukan cuma wilayahnya. Ini terjadi lewat jalur damai, lewat penyerahan Mahkota Binokasih.

Fakta bahwa para Kandaga Lante memilih membawa mahkota itu ke Sumedang—bukan ke Banten atau Cirebon—bukan keputusan sembarangan. 

Mereka melihat Sumedang sebagai wilayah yang paling sanggup menjaga tradisi Sunda, meskipun sudah masuk ke era Islam. 

Hasilnya, Sumedang Larang punya karakter unik: kerajaan Islam dengan jiwa Sunda yang sangat kental. 

Beda dengan Banten yang lebih fokus ke perdagangan laut dan dunia internasional. 

Mahkota Binokasih 

Keberhasilan Prabu Geusan Ulun menyatukan wilayah-wilayah bekas Pajajaran dalam waktu singkat menunjukkan satu hal penting: legitimasi budaya itu nyata pengaruhnya. 

Mahkota Binokasih bukan cuma simbol, tapi juga alat politik pemersatu.

Walaupun secara wilayah Sumedang akhirnya harus mengecil setelah bergabung dengan Mataram, pengaruh budaya Sumedang di Priangan tetap kuat selama ratusan tahun. 

Kekuasaan bisa turun, tapi wibawa kulturalnya tetap bertahan. 

Sumedang Sekarang 

Di era modern, sejarah Sumedang Larang berubah jadi modal budaya. 

Sumedang sekarang nggak cuma dikenal karena tahu Sumedang, tapi juga sebagai destinasi wisata sejarah penting di Jawa Barat.

Revitalisasi Keraton dan Museum Prabu Geusan Ulun oleh pemerintah pusat menunjukkan bahwa sejarah Sumedang punya nilai nasional. 

Konsep heritage trail—menelusuri jejak sejarah lewat situs, jalan tua, dan bangunan cagar budaya—bikin sejarah jadi hidup dan relevan.

Sejarah nggak lagi cuma dipajang di balik kaca museum, tapi jadi bagian dari ruang hidup sehari-hari masyarakat. 

Sampai hari ini, kesadaran sebagai “keturunan Sumedang Larang” masih terasa kuat. 

Ini kelihatan dari masih digunakannya aksara Sunda, serta tetap lestarinya berbagai upacara adat di daerah seperti Darmaraja dan Ganeas.

Apa yang dimulai oleh Prabu Guru Adji Putih di tepi Sungai Cimanuk, lalu diteruskan lewat Mahkota Binokasih di tangan Prabu Geusan Ulun, ternyata belum berhenti. 

Nilai-nilainya masih mengalir di kehidupan masyarakat Sunda modern. 

Sejarah Sumedang Larang adalah cerita tentang bertahan tanpa kehilangan jati diri. 

Dari kerajaan kecil di Darmaraja, jadi penerus Pajajaran, lalu beradaptasi di bawah Mataram dan Belanda, sampai akhirnya jadi kabupaten modern yang kaya warisan budaya.

Pelajaran terbesarnya jelas: berubah itu perlu, tapi kehilangan identitas itu berbahaya. Mahkota Binokasih bukan sekadar emas, tapi simbol tanggung jawab sejarah.

Selama museum dirawat, naskah dijaga, dan tradisi terus hidup, cahaya “Ingsun Medal” akan tetap menyala—menerangi generasi berikutnya agar tahu siapa mereka dan dari mana mereka berasal. #Sejarah